Visionernews.id | INDRAGIRI HILIR, Potensi pajak alat berat di Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil), Riau, dinilai belum tergarap optimal. Di tengah tingginya aktivitas ekonomi yang melibatkan alat berat, kontribusi sektor ini terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) menjadi sorotan.
Kabupaten Indragiri Hilir dikenal memiliki aktivitas intensif di sektor perkebunan, proyek infrastruktur, serta galian C. Ketiga sektor tersebut merupakan pengguna utama alat berat seperti excavator, bulldozer, hingga wheel loader.
Namun, sejumlah kalangan menilai besarnya aktivitas tersebut belum tercermin dalam penerimaan pajak daerah.
“Jika melihat kondisi lapangan, alat berat cukup banyak digunakan. Pertanyaannya, apakah seluruhnya sudah terdata sebagai objek pajak daerah?” ujar seorang pengamat ekonomi daerah.
Potensi Besar, Realisasi Minim?
Berdasarkan simulasi konservatif, pajak alat berat berpotensi menyumbang miliaran rupiah per tahun bagi kas daerah. Nilai tersebut dinilai realistis mengingat alat berat digunakan secara rutin dalam:
Pembukaan & perawatan areal perkebunan
Pembangunan jalan & infrastruktur
Aktivitas galian C & pertambangan lokal
Meski demikian, publik menilai perlu adanya transparansi mengenai:
1. Jumlah alat berat yang terdaftar resmi
2. Jumlah alat berat yang aktif beroperasi
3. Kontribusi riil pajak alat berat ke PAD
“Potensi pajak alat berat relatif stabil karena objeknya jelas. Jika penerimaannya kecil, maka yang perlu dievaluasi adalah sistem pendataan dan pengawasan,” kata seorang akademisi.
Tantangan Pendataan & Pengawasan
Sejumlah faktor dinilai menjadi penyebab belum optimalnya pajak alat berat, antara lain:
- Alat berat tidak didaftarkan sebagai objek pajak
- Nilai jual alat berat (NJAB) yang tidak akurat
- Perpindahan alat berat lintas lokasi kerja
- Lemahnya pengawasan lapangan
Aktivis mahasiswa menilai persoalan ini bukan sekadar teknis administrasi, melainkan menyangkut tata kelola keuangan daerah.
“PAD rendah selalu dijadikan alasan keterbatasan pembangunan. Padahal, banyak sektor potensial yang perlu digali serius,” ungkap salah satu aktivis.
Pajak & Keadilan Fiskal
Pajak alat berat dinilai memiliki karakteristik berbeda dibanding pajak konsumsi masyarakat. Wajib pajaknya umumnya pelaku usaha berskala menengah hingga besar.
Karena itu, optimalisasi sektor ini dipandang sebagai langkah strategis tanpa membebani masyarakat kecil.
“Ini soal keadilan fiskal. Sektor usaha besar yang menggunakan alat berat dalam skala masif seharusnya memberikan kontribusi proporsional bagi daerah,” ujar pemerhati ekonomi daerah.
Dorongan Evaluasi Terbuka
Sejumlah kalangan mendorong pemerintah daerah melakukan evaluasi menyeluruh, termasuk:
- Pemutakhiran data alat berat berbasis digital
- Sinkronisasi data lintas OPD
- Penguatan pengawasan lapangan
- Transparansi data PAD ke publik
“Masalah utamanya bukan pada tarif pajak, tetapi akurasi data dan efektivitas pengawasan,” pungkas pengamat kebijakan publik.
Penulis : Jaslan
